Inilah
Kondisi Pendidikan Negeriku
Indonesia
bisa dikatakan belum terlalu siap untuk menghadapi MEA dikarenakan tenaga
kerjanya kurang memiliki bekal. Yang pertama dan yang paling penting adalah skill atau keahlian. Sebenarnya
pemerintah sudah mempersiapkan hal ini, dengan menyediakan kegiatan pelatihan
secara gratis. Namun, sepertinya banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.
Dalam
pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tenaga kerja di Indonesia, kita
akan membahas dari hal yang paling mendasar yaitu pendidikan. Pendidikan di
Indonesia kini dalam keadaan buruk khususnya di pendalaman negeri kita. Kita
ambil contoh di Kota Papua. Disana kalian akan lihat keterbatasan akses untuk
kesekolah, jumlah guru yang tidak memadai, juga mutu guru itu sendiri yang
dinilai masih kurang.
Tidak
disetiap desa di pedalaman terdapat sekolah dasar. Kadang hanya ada satu
sekolah dasar dalam satu distrik. Para siswa harus menempuh jarak yang cukup
jauh untuk bisa merasakan bangku sekolah. Seperti yang terjadi di pedalaman
NTT. Anak-anak harus berjalan selama 1-2 jam melintasi hutan dan bukit yang
berjarak hamper 6 km untuk sampai ke sekolah mereka. Seperti yang terjadi di
kabupaten Yahukimo-papua, disini terdapat 66 sekolah akan tetapi hanya terdapat
117 orang guru. Itu artinya setiap sekolah hanya mempunyai kurang dari dua
orang guru (suara pembaharuan). Umumnya para guru enggan untuk di tempatkan di
daerah pedalaman karena medan yang berat dan gaji yang sering terlambat.
Dengan
ruang belajar seadanya, alas seadanya, dan guru yang kurang memadai membuat
anak-anak tidak mempunyai semangat untuk belajar. Bagaimana mereka akan mampu
menghadapi persaingan? Untuk tingkat Indonesia saja mereka belum tentu mampu
apalagi untuk tingkat Asia.
Pemerintah
telah melakukan upaya untuk mengatasai kesenjangan pendidikan antara kota dan
daerah ini pada tahun 2007 dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan
yang mencakup
(1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan,
(2)
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan
(3) pemantapan good govermance.
Kebijakan
itu diarahkan untuk mengupayakan perluasan dean pemerataan untuk memperoleh
pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti telah disebutkan dalam
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No.
IV/MPR/1999) yang berbunyi “mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju
terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran
pendidikan secara berarti”
Ayudyah Ratih Hapsari
- EduTech16
Tidak ada komentar:
Posting Komentar